Pratama Indomitra KonsultanPratama Indomitra Konsultan

Year: 2025

Perbedaan Pemeriksaan Pajak Lengkap, Terfokus, dan Spesifik

Dahulu kita mengenal dua jenis pemeriksaan pajak, yakni pemeriksaan pajak lapangan dan pemeriksaan pajak kantor. Semenjak terbit aturan pemeriksaan pajak terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025), terdapat dua tujuan pemeriksaan, yakni pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan tujuan lain. Dengan diberlakukannya PMK 15/2025, pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan […]
Read More
Suami-Istri Wajib Gabung NPWP

Suami-Istri Wajib Gabung NPWP?

Secara prinsip, sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri untuk menentukan bagaimana mereka ingin mengelola kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga skema utama: Penggabungan NPWP ke dalam NPWP suami (istri tidak memiliki NPWP terpisah), Pisah Harta dan Penghasilan (PH), yaitu kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis , atau Memilih […]
Read More

Teaching – Learning Activitiy for English Class

[smartslider3 slider=97] PT Pratama Indomitra Konsultan was conducting Teaching and Learning Activity (KBM): Pratama English Class. This first meeting was held on July 11, 2025. The instructors for this KBM program were Mr. Irkham and Mr. Hirson. The first meeting for this class consisted of two sessions: the first session was held from 10:00 A.M. […]
Read More

Kegiatan Belajar Mengajar English Class

[smartslider3 slider=96] PT Pratama Indomitra Konsultan mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) English Class, pertemuan pertama ini diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2025.Instruktur dalam KBM ini ialah Bpk. Irkham dan Bpk. Hirson. Pertemuan pertama pada kelas ini ialah dengan mengambil 2 sesi yaitu sesi pertama pada pukul 10.00 – 11.00 WIB dan sesi kedua pukul 13.30 […]
Read More

Dampak PMK-11/2025 terhadap Penerapan PPN atas Jasa Outsourcing

Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) termasuk jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional sehingga memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 8 UU PPN s.t.d.t.d UU HPP j.o Pasal 22 PP-49/2022. Terdapat empat syarat kumulatif agar jasa outsourcing dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN, sebagaimana diatur […]
Read More

Hybrid Training Procedures for Preparing TP Doc in Accordance with PMK 172-2023, accompanied by Case Studies

[smartslider3 slider=95] Hybrid Training | Procedures for Preparing TP Doc in Accordance with PMK 172-2023, accompanied by Case Studies and Comparative Data Simulations at PT Pratama Indomitra Konsultan.This Hybrid Training event was held at Pratama Learning Center, Antam Office Park Tower B, 8th Floor – Jl. TB Simatupang No. 1, South Jakarta. The instructor for […]
Read More

Training Hybrid Tata Cara Penyusunan TP Doc Sesuai PMK 172-2023 disertai Studi Kasus

[smartslider3 slider=94] Training Hybrid Tata Cara Penyusunan TP Doc Sesuai PMK 172-2023 disertai Studi Kasus dan Simulasi Data Pembanding di PT Pratama Indomitra Konsultan.Acara Hybrid Training ini digelar di Pratama Learning Center, Antam Office Park Tower B, Lt 8 – Jl. TB Simatupang No. 1, Jakarta Selatan. Instruktur dalam pelatihan ini ialah Dr. Prianto Budi […]
Read More

Pratama Indomitra Raih Dua Penghargaan pada Dies Natalis ke-10 FIA UI

Universitas Indonesia (UI) terus mengukuhkan komitmennya sebagai perguruan tinggi berkelas dunia, sekaligus menjalin sinergi dengan mitra strategis dari berbagai sektor. Hal ini tampak dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-10 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025, bertempat di Balai Purnomo, Universitas Indonesia. Selain menjadi perayaan ulang tahun fakultas, […]
Read More

CTAS: Janji Digitalisasi Berujung Kompromi

Sejak resmi diluncurkan, Core Tax Administration System (CTAS) yang digadang-gadang menjadi bagian penting dari transformasi digital perpajakan Indonesia masih menuai sejumlah kendala. Imbasnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu, sebelum mengalami perubahan dalam KEP-54/PJ/2025. Dalam KEP-54/PJ/2025 Kemenkeu menetapkan bahwa seluruh pengusaha […]
Read More

Mewujudkan Optimalisasi Pajak Sektor Informal

Pemerintah resmi menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun untuk 2025, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Kendati demikian World Bank memprediksi Indonesia akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan penerimaan pajak terutama berkaitan dengan peningkatan tax ratio menuju 11%. […]
Read More