Pratama Indomitra KonsultanPratama Indomitra Konsultan

Artikel

Menanti Penerimaan Negara Terbang Tinggi Bersama Coretax DJP

Tahun 2025 bisa dibilang menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan panjang reformasi perpajakan Indonesia. Setelah sekian lama bergulat dengan sistem lama yang tidak saling terhubung, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya memperkenalkan sistem baru yang dikenal sebagai Core Tax Administration System (CTAS), atau biasa disingkat pula dengan Coretax. Coretax hadir sebagai sistem digital […]
Read More
Suami-Istri Wajib Gabung NPWP

Suami-Istri Wajib Gabung NPWP?

Secara prinsip, sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri untuk menentukan bagaimana mereka ingin mengelola kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga skema utama: Penggabungan NPWP ke dalam NPWP suami (istri tidak memiliki NPWP terpisah), Pisah Harta dan Penghasilan (PH), yaitu kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis , atau Memilih […]
Read More

Dampak PMK-11/2025 terhadap Penerapan PPN atas Jasa Outsourcing

Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) termasuk jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional sehingga memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 8 UU PPN s.t.d.t.d UU HPP j.o Pasal 22 PP-49/2022. Terdapat empat syarat kumulatif agar jasa outsourcing dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN, sebagaimana diatur […]
Read More

CTAS: Janji Digitalisasi Berujung Kompromi

Sejak resmi diluncurkan, Core Tax Administration System (CTAS) yang digadang-gadang menjadi bagian penting dari transformasi digital perpajakan Indonesia masih menuai sejumlah kendala. Imbasnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu, sebelum mengalami perubahan dalam KEP-54/PJ/2025. Dalam KEP-54/PJ/2025 Kemenkeu menetapkan bahwa seluruh pengusaha […]
Read More

Mewujudkan Optimalisasi Pajak Sektor Informal

Pemerintah resmi menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun untuk 2025, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Kendati demikian World Bank memprediksi Indonesia akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan penerimaan pajak terutama berkaitan dengan peningkatan tax ratio menuju 11%. […]
Read More

Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja

Jutaan orang dalam usia produktif mendambakan kesempatan bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sayangnya, harapan sering kali bebrenturan dengan kenyataan. Kericuhan pada job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (27/5), menjadi bukti betapa sempitnya peluang yang tersedia bagi para pencari kerja, bahkan untuk sekadar memberikan lamaran. Job fair […]
Read More

PMK 29/2025: Perlindungan Industri Expansible Polystyrene

Industri expansible polystyrene (EPS) di Indonesia kembali mendapat sorotan menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk EPS. PMK ini merupakan kelanjutan dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 174/PMK.010/2021, yang telah berakhir masa berlakunya pada Mei 2024. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan […]
Read More

Nyawa Pekerja di Antara Retak Sistem K3

One workplace injury or death is one too many. Demikian salah satu tajuk artikel di laman Canada Building Trades Unions dalam mengenang para pekerja yang meninggal atau cedera pasca kecelakaan kerja. Disebutkan bahwa jumlah pekerja yang meninggal di Kanada pada 2021 sebanyak 1.081 pekerja. Bandingkan dengan Indonesia di tahun yang sama yang mencapai 3.410 orang, […]
Read More

Mendorong Praktik Bisnis Berkelanjutan dengan Penjaminan

Menjelang berakhirnya bulan April, agenda para direksi dan komisaris perusahaan menjadi kian padat. Hal ini terutama terkait persiapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sejalan dengan amanat Pasal 74 UU PT, RUPS bukan sekadar forum pelaporan kinerja […]
Read More

Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?

Terimakasih Bu Dwi atas pertanyaan yang diberikan. Ketika berbicara tentang pajak penghasilan (PPh) pada jasa konstruksi, sering kali wajib pajak dihadapkan pada kebingungan mengenai apakah yang berlaku adalah PPh Pasal 23 atau PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh). Untuk memahami hal ini, mari kita lihat beberapa peraturan yang melandasinya. Peraturan-peraturan tersebut adalah: Peraturan […]
Read More

Archives

Categories