Pratama Indomitra KonsultanPratama Indomitra Konsultan

aplikasipratama

  • Home
  • Author: aplikasipratama
  • Page 11

Pajak untuk Program MBG Berkelanjutan

Pemerintahan Presiden Prabowo meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal 2025 sebagai langkah ambisius untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan, mendukung pendidikan, dan memperkuat produktivitas generasi mendatang. Namun, agar tetap berjalan dalam jangka panjang, program ini butuh pendanaan stabil yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Sempat muncul wacana menggunakan […]
Read More

Outing 15 Anniversary PT Pratama Indomitra Konsultan

[smartslider3 slider=87] Outing 15 Anniversary PT Pratama Indomitra Konsultan: Mengukir Kebersamaan di Keistimewaan Djogjakarta Memasuki usia 15 tahun, PT Pratama Indomitra Konsultan menyelenggarakan outing spesial bertajuk “Mengukir Kebersamaan dalam Keistimewaan Djogjakarta”. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 11 Februari hingga 14 Februari 2025, dengan beragam agenda seru yang mempererat kebersamaan seluruh tim. Kota […]
Read More

PT Pratama Indomitra Konsultan 15th Anniversary Outing

[smartslider3 slider=87] PT Pratama Indomitra Konsultan 15th Anniversary Outing: Carving Togetherness in the Specialty of Djogjakarta Entering its 15th year, PT Pratama Indomitra Konsultan organized a special outing titled “Carving Togetherness in the Specialty of Djogjakarta”. This activity lasted for four days, from February 11 to February 14, 2025, with a variety of exciting agendas […]
Read More

Untung Rugi Penerapan Global Minimum Tax (GMT)

Jakarta 4 Februari 2025 – Per 1 Januari 2025, Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Direktur Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dr Prianto Budi Saptono menjelaskan, kebijakan […]
Read More

Menakar Efisiensi Penerapan PPN

Gustofan Mahmudd Analis Ekonomi Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies Sejak pertama kali diperkenalkan di Prancis pada 1938, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diakui sebagai salah satu instrumen penerimaan negara paling produktif di dunia. Ibarat ‘mesin pencetak uang,’ PPN membantu banyak negara meningkatkan penerimaan dibandingkan sebelum jenis pajak ini diterapkan (Oliver et al., […]
Read More

Mewujudkan Optimalisasi Pajak Sektor Informal

Pemerintah resmi menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun untuk 2025, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Kendati demikian World Bank memprediksi Indonesia akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan penerimaan pajak terutama berkaitan dengan peningkatan tax ratio menuju 11%. […]
Read More

Apakah Biaya Pembelian Hadiah Promosi Dapat Dibebankan dalam Perhitungan PPh Badan?

Terima kasih Bapak Yulian atas pertanyaannya. Pembahasan terkait biaya promosi, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 23, sudah pernah kami bahas pada tautan berikut ini https://pratamainstitute.com/apakah-biaya-promosi-bisa-menjadi-objek-pph-pasal-23/. Pada pembahasan kali ini, kami ingin menambahkan penjelasan terkait deductible/non-deductible berdasarkan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.03/2010 (PMK 02/2010). Untuk menganalisis aspek PPh Badan atas biaya pembelian hadiah dalam rangka kegiatan promosi […]
Read More

Serba-Serbi PPN Pasca PMK-131/2024

Pemerintah di penghujung tahun kembali melakukan kejutan terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di bidang perpajakan. Sebelumnya, di tanggal 29 Desember 2023 terbit PMK-168/2023 yang mensimplifikasi pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Setahun berselang, tepatnya 31 Desember 2024 diterbitkan PMK-131/2024. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian ketentuan PPN yang […]
Read More

CTAS Bermasalah, Ini Kata Pengamat

Jakarta, 15 Januari 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah resmi meluncurkan sistem Coretax Administration System (CTAS) pada 1 Januari 2025. CTAS yang digadang-gadang sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia rupanya masih menuai sejumlah keluhan dari Wajib Pajak. Keluhan Wajib Pajak sangat beralasan. Hingga Selasa 14 Januari 2025, situs CTAS yang menjadi website resmi […]
Read More

Realistiskah Target Penerimaan Pajak 2025?

Jakarta, 14 Januari 2025 – Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun untuk tahun 2025. Target penerimaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Angka tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah bersama DPR, yang sekaligus mencerminkan optimisme terhadap kinerja […]
Read More

Archives

Categories